Big Data Berperan Penting dalam Perumusan Kebijakan Publik
[Kanal Media Unpad] Big data sebagai salah satu kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi arus utama dalam setiap aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, big data juga penting digunakan oleh pemerintah dalam menentukan tindakan dan langkah ke depan bagi kebijakan publik.
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr. Bayu Kharisma, M.M., M.E., mengatakan, big data sangat berpotensi digunakan dalam kebijakan publik. Mengingat pemerintah membutuhkan respons isu yang cepat dan akurat, teknologi ini sangat berpotensi mewujudkan hal itu.
“Penggunaan data dan informasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang cermat dan diharapkan (berbasis pada data real-time) sehingga mampu menjawab situasi terkini bagi publik,” kata Bayu pada webinar “Pemanfaatan Big Data dalam Kebijakan Publik di Indonesia”, Kamis (28/4/2022) lalu.
Dalam rilis yang diterima Kanal Media Unpad Bayu mengungkapkan, potensi dari big data bukan imajinasi atau hanya topik diskusi ilmiah semata. Teknologi ini harus berperan dan benar-benar dimanfaatkan dalam hal pengambilan keputusan.
Sementara itu, Dosen Kebijakan Publik dan Manajemen Monash University, Australia, Ika Karlina Idris, PHD, mengatakan, big data berperan sebagai pemindaian untuk melihat kondisi terkini oleh pembuat kebijakan, mengamati identitas masyarakat, ruang dialog dengan masyarakat, serta pemetaan rencana implementasi kebijakan dan memastikan komunitas penting terakomodasi dengan kebijakan yang akan dibuat.
Dari suatu data yang dimiliki, pemerintah dapat meninjau asumsi kebijakan, memahami masyarakat dan perilaku, menstimulasi interaksi antara politisi-pembuat kebijakan-publik, serta menyediakan informasi opini publik terkait rencana kebijakan.
Perencana Senior Bappenas RI Resya Kania, PhD, mengatakan, pemanfaatan mahadata untuk kebijakan dan layanan publik memiliki beragam tantangan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, kata Resya, pembuat kebijakan perlu membuat kantor pengampu data yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data untuk kebijakan publik.
“Kedua, memberikan masyarakat cara yang mudah untuk memiliki kendali atas data mereka. Ketiga, meningkatkan kompatibilitas di seluruh sektor publik dalam hal penyimpanan data pribadi,” tuturnya.(rilis)*
Sumber : https://www.unpad.ac.id/2022/05/big-data-berperan-penting-dalam-perumusan-kebijakan-publik/